Analisis Linguistik Forensik pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum yang adil dan setara

Penelitian Linguistik Forensik ini berfokus pada analisis teks tulis dalamberita acara pemerikasaan (selanjutnya disebut BAP) penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota. BAP merupakan informasi awal terkait apa yang disidik oleh tim penyidik terkait sangkaan atas tindakan kriminal yang dilakukan tersangka. Proses ini sangat penting guna mendalami apa pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, mengembangkan penyidikan, dan menetapkan status sementara atas tersangka atas pelanggaran kriminal sehingga pasal-pasal yang ditetapkan sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi (1) penggunaan bahasa dalam penyusunan struktur teks BAP (2) fakta kriminal yang disusunkan dalam teks BAP, dan (3) proses penetapan pasal-pasal pelanggaran hukum diajukan oleh kepolisian. Sumber data BAP didapat dari dokumentasi kepolisian Resor Malang Kota yang berfokus pada tindak pidana di bidang perbankan dengan pendirian usaha perbankan tanpa ijin dan penggelapan dalam jabatan. Data tuturan penyidik dianalisis menggunakan ancangan linguistik forensik dengan pisau ancangan pragmatik pada empat kajian, yaitu tindak tutur, cara penyampaian, daya pragmatik, dan maksim (bidal). Hasil penelitian menunjukkan (1) penggunaan strategi komuniksi yang digunakan penyidik dalam enyidik perkara adalah tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif, dengan cara penyampaian langsung-literal. Maksim yangterbangun dari daya pragmatik adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim cara, dan maksim relevansi, (2) fakta pidana yang terjadi berupa tiga hal; pertama, pengelabuhan nasabah dari koperasi menjadi lembaga keuangan syariah di mana lembaga keuangan syariah ini tanpa ijin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kedua penggelapan dalam jabatan di mana terjadi penggelapan oleh tersangka atas dana yang dihimpun dari masyarakat yang digunakan untuk membuka cabang lain yang belum mendapatkan ijin dari nasabah dan keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga,pencurian atau korupsi di mana uang nasabah tidak bisa ditarik karena terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi, ketiga fakta hukum yang disangkakan kepada tersangka sudah sesuai, tetapi kurang. Hal itu disebabkan tindak pencurian atau korupsi tidak dimasukkan dalam delik perkara. Undang-undang dan pasal yang digunakan juga digunakan kepada direktur saja di mana seharusnya ada penyelidikan komprehensif atas keterlibatan karyawan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis pada pengembangan kajian linguistikforensik, terutama pada penggunaan pragmatik sebagai analisisnya. Kontribusi praktis diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberi kontribusi atas penyidikan yang lebih mendalam atas fakta bahasa yang muncul baik dari penyidik maupun terperiksa.