Perempuan di simpang jalan kekerasan seksual

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap formulasi, pelaksanaan yudikatif dan eksekutif. Tahap Formulasi adalah tahap perumusan hukum pidana yang paling strategis dalam penanggulangan kejahatan, mengingat pada tahap inilah kekuasaan pembentuk perundang-undangan yaitu Pemerintah dan DPR RI menetapkan atau merumuskan perbuatan mana yang dapat dipidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada warga negara yang melanggarnya. Kekerasan seksual menjadi kejahatan atau tindak pidana yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan. Sementara itu, belum terdapat kajian mendalam terhadap bentuk kekerasan seksual yang dikenali oleh Komnas Perempuan (2013).