Ambivalensi Dana Kelurahan Menjelang Pemilu

This is the latest version of this item.

Dalam catatan historis, dana kelurahan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU) tambahan. Dikucurkannya dana yang sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020 ini ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pada dasarnya mekanisme pengalokasian dana kelurahan melalui DAU tambahan memiliki sensitivitas yang tinggi bagi setiap kelurahan.
Berdasarkan total anggaran, dana kelurahan sejak lama didominasi oleh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Itulah mengapa, cukup wajar apabila politik anggaran dana kelurahan diduga kuat merupakan instrumen untuk mendongkrak partisipasi elektoral masyarakat perkotaan dalam memilih kembali (re-elect) kandidat petahana, terutama di tiga pulau yang padat penduduk tersebut. Dalam konteks inilah, upaya menyelamatkan dana kelurahan dari kepentingan politis menjelang Pemilu menemukan urgensinya. Apalagi, keberadaan para lurah rentan dimanfaatkan oleh kaum elite politik untuk melanggar netralitas Pemilu. Hal ini dikarenakan mereka bekerja di tengah masyarakat dan memiliki akses langsung dalam kehidupan masyarakat. Tugas, fungsi, dan wewenang lurah dalam perizinan, penyaluran bantuan sosial, serta pembinaan organisasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan dana kelurahan.