Evaluasi Kebijakan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan kebijakan yang bertujuan menjaga harmoni sosial keagamaan di Indonesia. Semenjak ditetapkan, regulasi ini telah menjadi pondasi kerukunan sekaligus penyelesai persengketaan yang terjadi, khususnya tentang pendirian rumah ibadah yang diatur pada Bab IV dan Bab V dalam regulasi tersebut. Persoalannya, sudah lebih sepuluh tahun ini, apakah regulasi itu masih relevan dengan perkembangan kerukunan beragama yang makin variative dan dinamis. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, penelitian yang berlokasi di Kota Blitar dan Kota Bogor ini menggunakan jenis riset kualitatif dengan indepth interview, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik penggalian datanya. Sedangkan triangulasi dipilih untuk validasi data dan analisis komparatif digunakan sebagai teknik analisis. Temuan penelitian ini pada dua hal, yaitu: i] evaluasi kebijakan; dan ii] rancangan revisi regulasi. Evaluasi kebijakan regulasi itu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu yaitu pola persengketaan, pola penyelesaian persengketaan. Sedangkan rancangan revisi regulasi tersebut terkait dengan dua hal, yaitu: i] aspek pengelolaan dan pelaksanaan regulasi; dan ii] aspek khusus dari regulasi. Pada bagian akhir, kajian ini merekomendasikan tiga hal, yaitu: i] perlunya intensifikasi sosialisasi regulai; ii] memperbanyak kajian-kajian khusus yang mengevaluai implementasi kebijakan tersebut, dan iii] meningkatkan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan itu.