Luthfy, Riza Multazam (2016) Putusan MK dan konfigurasi politik lokal. Suara NTB.
Riza Multazam Luthfy_NewsPaper_Putusan MK dan Konfigurasi Politik Lokal.pdf
Download (1MB)
Abstract
Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala desa boleh berasal dari luar desa. Ini merupakan salah satu dari 3 putusan lembaga pengawal marwah konstitusi tersebut mengenai tuntutan pembatalan Pasal 50 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya UU Desa, persyaratan menyebutkan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai kepala desa, seseorang harus merupakan penduduk asli dan bermukim minimal 6 bulan di desa tersebut. Terkabulnya judicial review oleh sejumlah pihak terhadap UU Desa tahun 2014 berlatar belakang bahwa persyaratan di atas telah menciderai prinsip demokrasi. Hak warga Indonesia dalam mengelola pemerintahan desa dikesampingkan. Peraturan perundang-undangan dianggap melakukan diskriminasi, sebab berpihak pada satu kelompok (penduduk asli) dan menihilkan keberadaan kelompok lain (warga luar desa). Dengan demikian, produk legislasi diyakini kurang adil dan netral dalam memperlakukan setiap warga negara. Munculnya perbedaan dikotomis lantaran ia cenderung memilah warga negara menjadi dua: “anak emas” dan “anak tiri”.
Item Type: | Article |
---|---|
Creators: | Creators Email ["eprint_fieldname_creators_NIDN" not defined] Luthfy, Riza Multazam rizamultazam@uinsby.ac.id 2109118601 |
Uncontrolled Keywords: | Putusan MK; persyaratan domisili; kesadaran berdesa; konfigurasi politik lokal |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Riza Multazam Luthfy |
Date Deposited: | 17 Jun 2022 06:13 |
Last Modified: | 17 Jun 2022 06:13 |
URI: | http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2542 |