Isu pendidikan dan Pilkada

Dari tahun ke tahun, kita terlalu sibuk mencari kelemahan Ujian Nasional (UN). Mulai dari soal yang bocor di internet, kecurangan panitia dan pengawas, hingga tertundanya hajatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tersebut di sejumlah sekolah lantaran kesalahan teknis. Kita terlalu memfokuskan perhatian pada apa-apa yang terjadi saat UN digelar. Celakanya, jarang sekali kita mengamati segala hal yang datang setelah UN. Padahal, evaluasi semestinya tidak terbatas pada penyelenggaraan UN, melainkan juga dampak bawaannya. Kita enggan berpikir bahwa diselenggarakannya UN ternyata melahirkan kesenjangan sosial (social gap), baik antar sekolah maupun pengawas. Sekolah yang tergolong high class dapat memberikan pelayanan ekstra kepada pengawas dengan menghidangkan sajian serba mewah. Ruang tempat mangkal pengawas dipermak dengan beragam hiasan dan pengharum ruangan. Meja, pintu, jendela, dinding dicat. Toilet dan wastafel dibersihkan. Sekolah tiba-tiba berubah menjadi hotel dengan pelayanan dan fasilitas memuaskan. Sementara itu, sekolah berkategori low class hanya sanggup menghidangkan makanan dan minuman seadanya. Di dalam gedung yang hampir roboh, usai menyampaikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada pengawas, kepala sekolah dengan rendah hati bertutur “mohon maaf, sekolah kami tidak bisa memberikan hal yang berarti”.