Memutus mata rantai kekerasan TKW

Maraknya tindak kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) belakangan ini membuktikan kuatnya dominasi budaya patriarki. Wanita dianggap warga kelas dua yang boleh direndahkan, dihina, bahkan dilecehkan. Kelemahan (fisik) wanita dimanfaatkan selaku sarana penambah pundi-pundi finansial. Sejumlah oknum nekat menjadikan wanita sebagai “tumbal” dalam arus bisnis global, meski dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerbitkan kebijakan moratorium pekerja migran. Ketika keuntungan material menjadi prioritas utama, maka jaminan keselamatan pekerja rentan dikesampingkan. Itulah mengapa, majikan kerap memperlakukan pekerja secara keji dan brutal. Perbedaan gaji dengan jumlah uang yang dijanjikan, jam kerja yang terlalu memberatkan, serta perlakuan tidak senonoh merupakan di antara permasalahan TKW yang selalu menguap ketika dibawa ke jalur hukum. Wanita juga menjadi korban tata kelola dan rekrutmen pekerja yang amburadul. Dalam taraf tertentu, mereka terbelit dalam hubungan patron-client yang telah merasuk dalam dunia ketenagakerjaan. Ketergantungan pekerja migran terhadap uluran tangan para calo mengakibatkan mereka mengalami tekanan mental. Dalam sejumlah kasus, penyalur kerja yang telah mencarikan lowongan serta menyediakan tiket pesawat sebenarnya tidak berniat menolong orang-orang yang sedang bergulat menyumpal kebutuhan perut, melainkan justru menjerumuskan mereka dalam “lubang kehancuran”. Selain dikompensasi sebagai utang puluhan juta rupiah, bantuan juga mesti dikembalikan lebih besar bahkan berlipat ganda. Utang dan bunga ini biasanya baru dapat terlunasi selama bertahun-tahun setelah mereka menyisihkan gaji.