Nasib Desa di Tahun Politik

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, desa layaknya pasar yang sangat ramai. Tersedia banyak barang dagangan bagi siapa saja yang berkunjung ke sana. Sebagai calon pembeli, orang desa tak bosan-bosannya menerima berbagai tawaran yang cukup menggiurkan. Kaum elite politik yang memosisikan diri selaku penjual membujuk, menggiring, atau sekadar meyakinkan orang desa untuk memborong barang dagangannya. Dengan bermacam intrik, upaya merebut atensi masyarakat bakal terus digencarkan selama transaksi belum genap berjalan. Saat seseorang menukarkan kepercayaan dengan apa yang tersaji di hadapannya inilah elite politik bertepuk dada. Bagaimanapun, mereka merasa berhasil melancarkan misinya. Di sinilah proses jual beli kerap berlangsung kurang transparan dan tidak berimbang lantaran konsumen seringkali dirugikan. Adanya alasan-alasan tertentu membuat elite politik enggan memberitahukan kondisi komoditas sebenarnya. Kiat menyembunyikan fakta dilakukan dengan menyajikan beraneka bentuk manipulasi. Padahal, saat itulah kejujuran, integritas, serta harga diri manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dipertaruhkan. Apabila nekat mengorbankannya, mereka benar-benar jauh dari label mulia, bahkan layak dicap hina. Sehingga, transaksi yang semestinya menjadi domain kedua belah pihak atas dasar “suka sama suka” cenderung berada di bawah kendali penjual. Imbasnya, orang desa menjadi korban penipuan karena kualitas barang dagangan tidak sesuai dengan harga yang dibandrol.