Kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa ditinjau dari masa jabatan kepala desa dalam UU Desa

Dari waktu ke waktu, masa jabatan kepala desa selalu mengalami pergantian. Kepala desa bisa menjabat dalam waktu yang panjang, bisa juga menduduki kekuasaan dalam waktu relatif pendek. Dari zaman kerajaan, kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga pasca reformasi, masa jabatan kepala desa tidak pernah seragam. Ini berarti, masa jabatan kepala desa bersifat dinamis, menyesuaikan situasi dan kondisi. Tampaknya, penyesuaian ini bukan lantaran tuntutan zaman dan pergeseran nilai-nilai masyarakat, melainkan karena setiap rezim memiliki politik hukum masing-masing. Dinamisasi dan perubahan masa jabatan kepala desa menunjukkan kepentingan sekaligus maksud tertentu di balik penetapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan filosofi dan paradigma berpikirnya juga berlainan. Dengan filosofi dan paradigma berpikir masing-masing, setiap produk legislasi memiliki “point of view” serta misi yang ingin diraih. Dengan demikian, meski dua produk perundang-undangan mengatur objek hukum yang sama misalnya, boleh jadi terdapat perbedaan ketentuan di dalamnya. Ini merupakan hal yang lumrah saat sasaran keduanya memang tidak sama. Filosofi dan paradigma menentukan materi, muatan, dan isi (konten) undang-undang. Durasi waktu seseorang menjabat kepala desa berpengaruh besar terhadap kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa. Ini karena kepala desa berkuasa membawa imbas besar bagi kehidupan desa. Jika masa jabatan kepala desa diatur dengan tepat, kepemimpinan dan birokrasi desa bernuansa demokratis. Sebaliknya, jika terlalu lama, corak kepemimpinan dan birokrasi cenderung mengkooptasi kepentingan masyarakat. Akibatnya, prinsip good governance sulit diwujudkan di desa. Lebih dari itu, kepala desa didudukkan sebagai penguasa tunggal yang menguasai beberapa aspek kehidupan di tingkat lokal.