Tantangan masyarakat dalam penyelesaian konflik tanah di Era Rovolusi Industri 4.0.

Tanah adat erat hubungannya bila dikaitkan dengan masyarakat adat. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), di dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala dan masalah yang terjadi di masyarakat Agraris. Hal ini terlihat fenomena konflik tanah yang paling ketat antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya, pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha dengan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 6,545 kasus dan pada 2019 sebanyak 8900 kasus. Jadi perlu diteliti secara mendalam faktor - faktor apa yang menyebabkan konflik tanah, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Konflik tanah tradisional antara masyarakat dan pemerintah. Metode Penulisan inimenggunakan studi literatur. Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini yang memicu konflik tanah dalam dua tahun telah meningkat tajam. Berdasarkan fenomena, faktor utama adalah motivasi untuk sumber daya tanah untuk kebutuhan proyek pembangunan pemerintah dan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat . Dalam diskusi ini, disetujui pada saat penyelesaian konflik tanah menjadi tantangan untuk masyarakat. Jadi apapun bentuk atau sifat konflik itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian konflik tanah. Bagi masyarakat adat di Indonesia dalam penyelesaian konflik tanah, biasanya dilakukan dalam musyawarah dengan keadilan. Ini membuktikan penyelesaian hukum adat memprioritaskan perlunya rasa keadilan para pihak, itulah yang menjadi tantangan masyarakat saat ini.