Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan pihak swasta perspektif hukum islam

Dinamika pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melibatkan swasta adalah bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, swasta terlibat penuh dalam pengadaan tanah, sementara dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, swasta tidak dapat terlibat dalam pengadaan tanah, sementara dalam UU. Nomor 2 Tahun 2012, swasta dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sementara pengadaan tanahnya domain pemerintah. Formulasi pengaturan keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu melalui model kerjasama pemerintah swasta (Public Privat Partnership), di mana pemerintah melakukan pengadaan tanah sedangkan swasta melaksanakan pembangunan infrastrukturnya. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan dan pencabutan hak atas tanah diperbolehkan apabila peruntukannya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan komersil, dan yang harus melakukan pembebasan atau pencabutan adalah pemerintah, bukan pihak swasta