Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat muncul sebagai responsi atas berbagai fenomena keberagamaan yang ditampilkan masyarakat Jawa Timur. Regulasi ini muncul tidak jauh dari fakta konflik fisik antara komunitas Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang Madura yang menimbulkan korban jiwa dan material dari kedua belah pihak yang bertikai tersebut. Salah satu wujud penerapan kebijakan itu adalah adanya relokasi pengikut Syiah Sampang di Rusun Jemundo Sidoarjo yang sampai kini belum semuanya Kembali ke Sampang. Maka regulasi terseb ut dalam konteks konflik Sunni-Syiah Sampang lebih bersifat kuratif daripada preventif dalam implementasinya selama hampir satu dasawarsa, yang tentunya hal itu dalam perspektif disiplin public policy menyisakan persoalan. Fokus inilah yang didekati secara kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, in -depth interview, dan dokumentasi yang dilengkapi dengan triangulasi. Ditemukan bahwa implementasi regulasi itu dalam pencarian resolusi konflik Sunni -Syiah sudah berjalan, walau masih ada ketimpangan pada beberapa hal. Apalagi fenomena konflik Sunni -Syiah ini sangat sensitif, paling tidak dalam skala lokal di Sampang. Domain ketimpangan tersebut pada aspek historis, politis, birokratis, dan sosiologis. Maka dapat ditemukan simpulan bahwa regulasi tersebut merupakan kebijakan yang evaluable dan memiliki output dalam resolusi konflik, walau juga diperlukan peninjauan ulang atas regulasi tersebut