Evaluasi Kebijakan Tentang Pendirian Tempat Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006

Temuan penelitian ini secara garis besar ada dua. Pertama, Evaluasi atas implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dari kasus yang terjadi di Kota Blitar dan Kota Bogor dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pola persengketaan, pola penyelesaian persengketaan, dan regulation values dari kebijakan tersebut. Kedua, ancangan revisi atas regulasi tersebut terkait dengan dua hal, yaitu: i] aspek pengelolaan dan pelaksanaan regulasi; dan ii] aspek khusus dari regulasi.