Desa sadar hukum

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akhir-akhir ini getol memberikan akses bantuan hukum kepada orang-orang desa melalui pembentukan kelompok masyarakat desa sadar hukum. Komitmen ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Ahmad Erani Yustika. Bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ia siap melakukan pembinaan, pelatihan, serta penyuluhan paralegal di kawasan perdesaan. Harapannya, tercipta keluarga sadar hukum menuju masyarakat desa sadar hukum. Dalam penjelasannya, Erani menyatakan bahwa paralegal di desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan desa sadar hukum secara berkelanjutan. Paralegal didesain untuk dapat memberikan pendampingan (advokasi) dan membekali pemahaman kepada masyarakat desa tentang fungsi hukum. Saking pentingnya, tak heran jika kebijakan ini diklaim termasuk daftar prioritas perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2016 sampai 2019. Barang tentu langkah di atas layak mendapat dukungan dari semua pihak. Saat hukum seolah berada di titik nadir, gebrakan ini patut diapresiasi. Namun, bukankah terbitnya kebijakan tanpa pertimbangan yang memadai hanya akan menuai kegagalan? Pemerintah tampaknya abai terhadap realitas yang terjadi. Bagi orang desa, khususnya orang-orang kecil, hukum bukanlah “sesuatu” yang berhak dihargai, meskipun sewajarnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum senantiasa dijunjung tinggi.