Politik pendidikan: konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia

Pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Kalimat inilah yang sering ditegaskan Paulo Freire. Menurutnya, segala kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi ekspektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang baik. Dengan “tesis” Freire tersebut, maka dapat kita dapat mengasumsikan bahwa negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, kinerja pendidikannya pun juga baik. Pertanyaannya adalah bagaimanakah politik pendidikan di Indonesia? Pertanyaan yang kera dilontarkan, namun sulit menemukan jawaban.Realitasnya memang pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari knowledge and powerm (pengetahuan dan kuasa). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintahm untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban Indonesia. Dengan kata lain,transfer pengetahuan, nilai dan kebudayaanmenjadi tanggung jawab pemerintah yang harus direalisasikan. Dalam perjalanan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan disegala bidang, termasuk pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena perjuangan kemerdekaan belum selesai dan masih terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama orde lama sering terjadi pergantian menteri.