Pornografi dalam kajian fiqh jinayah

Respons masyarakat terhadap formalisasi syariat tentang pornografi terjadi pro dan kontra. Munculnya RUU APP (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi), RUU Pornografi, dan disahkannya RUU Pornografi menjadi UU Pornografi masih menjadi polemik di masyarakat. Sebagian mereka yang tidak mendukung berpandangan bahwa pornografi tidak perlu diatur dalam undang-undang, sedang sebagian yang mendukung berpandapat bahwa pornografi perlu diatur dalam undang-undang. Pornografi dalam perspektif fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta‘zir. Shari‘ah memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta‘zir sanksi hukumannya tidak monolitik, bias hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan sanksi hukuman tersebut. Dalam konteks fiqh jinayah, hukuman penjara dan denda dalam UU Pornografi adalah kewenangan negara yang dapat ditetapkan batasan minimal dan maksimal. Karena pidana pornografi masuk dalam wilayah ta‘zir, hukuman penjara dan denda dapat diterapkan jika aspek penjeraan dapat terealisas